hukum administrasi. Daftar. hukum administrasi

Addressee buku ini adalah para mahasiswa fakultas hukum, baik jenjang sarjana, magister, atau doktor yang mengambil minat hukum administrasi maupun mahasiswa program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik; pengajar hukum administrasi; aparatur pemerintah; hakim administrasi (tata usaha negara); advocat; juga masyarakat umum yang ingin berperan serta dalam. Principle of Non-Misuse of Competence 1. Pandangan ini mempunyai dua asas yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. 7. Hukum Administrasi Negara. Direktur Politeknik STIA LAN Bandung 15 24. mesti dipenuhi oleh administrasi negara dalam menggunakan "freies ermessen" ini. Asas di atas menjadi standar kualitas yang harus selalu. Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja yang Mengalami PHK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi. Dan dalam buku yang berjudul Asas-Asas Hukum Administrasi Negara karya Muhtar Said isinya memang menyajikan hal itu. ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Oleh : Hanifah Syafira br Sinaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Palembang Email : hanifah. A 2017/2018 1 KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Negara Hukum Dan Hukum Administrasi Negara” ini dapat diselesaikan. Sanksi administrasi terdiri atas; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Secara umum, administrasi perkantoran merupakan kegiatan perencanaan keuangan, penagihan dan pencatatan, personalia, dan distribusi barang serta logistik dalam sebuah organisasi. Makassar, 30 Mei 2021. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : 7 Pengertian Hukum Internasional Menurut Para Ahli. Hukum yang ada di Indonesia memiliki dua bentuk, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tak tertulis. Hukum Pidana. Prajudi Atmosudirjo merumuskan HAN sebagai hukum yang mengenai pemerintah beserta aparatnya, selanjutnya ai mengatakan bahwa hukum. DALAM HUKUM ADMINISTRASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 sumber gambar: jurnalrakyat. Utrecht; 1960: 49. Kemudian apabila berdasarkan putusan pengadilan terbukti ada 3. Marbun, fungsi hukum administrasi negara adalah: [10] sarana bagi administrasi negara untuk mengatur, menyeimbangkan dan mengendalikan pelbagai kepentingan masyarakat. Sistem administrasi negara terdiri dari subsistem-subsistem yang terdiri dari berbagai komponen, dapat sebagai manusia, dan/atau bukan manusia (nonhuman. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014. 28. Aspek Teoritik Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah 1. Selengkapnya. 1. Tindakan Hukum (Rechtshandelingen) inilah yang secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi. Selama Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberlakukan yang disahkan 2 tahun lalu belum. De La Bascecoir Anan. Hukum Administrasi NegaraHUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Van Vollenhoven kemudian membagi hukum administrasi ke dalam 4 (empat) bagian, antara lain: 1. Hukum Administrasi Negara dalam pemerintah bertujuan untuk dijadikan dasar,landasan,pedoman ,pegangan dalam menjaankan fungsi tugas dan wewenangnya; Dalam KBBI administrasi diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi , yang. 2. Teori kelembagaan memandang kebijakan sebagai suatu aktifitas /kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan 2. Hukum administrasi negara telah berkembang. Di saat sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan public menghadapi masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan. Hukum Pidana: Hukum adminitrasi materil terletak di antara hukum privat dan hukum pidana. Sementara, pemerintah adalah orang atau sekelompok orang yang diberi mandat oleh anggota sistem politik yang melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem dari level bawah (RT dan RW) hingga hubungan dengan luar negara. PRESIENSI FAUZI ZAKHARIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Hukum Administrasi Negara adalah rangkaian aturan- aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat-alat perlengkapan Negara di dalam menjalankan tugasnya. Website Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI. (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Addressee buku ini adalah para mahasiswa fakultas hukum, baik jenjang sarjana, magister, atau doktor yang mengambil minat hukum administrasi maupun. industri, perdagangan dan perniagaan i. Pertama: Hukum Peraturan Perundang-undangan atau the law of the legislative process (regelaarsrecht) 2. Dalam konsep welfare state, administrasi. 1. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Indonesia. Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan HR. Indonesia adalah Negara hukum yang dalam pelaksanaannya membutuhkan tindakan tegas dari. 2020. 1. Hukum administrasi negara sangat penting dan diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. ac. Hukum pidana berisi norma-norma yang penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan pada pihak partikelir (swasta) tetapi harus dilakukan oleh penguasa (negara). J. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang perlu dicermati, baik kewenangan yang bersifat atribusi, yaitu kewenangan yang diperoleh/berasal dari peraturan perundang-undangan, maupun tentang kaidah-kaidah atau bentukHukum Administrasi Negara. 3. Adapun dalam lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (“PPLH”), yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam. Wendel French dalam Personnel Management Process mengatakan, personnel management is the recruitment, selection, development, utilization of and accomodation to human resources by. - Sjachran Basah mengemukakan bahwa. Hukum ( serapan dari bahasa Arab: حكم) adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. HAN MATERI 1 ISTILAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Administratief recht yang dikenal di Negara Belanda Verwaltungs recht di Jerman Droit Administratif di Perancis Administratif Law di negara Inggris dan Amerika Hukum Administrasi Negara di Indonesia Sebenarnya istilah hukum administrasi negara belum ada kesepakatan oleh para ahli. Tujuan dasar hukum administrasi adalah. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu sama lain, hal mana fungsi normatif menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas berkaitan erat dengan fungsi. 1 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1984, hal. H Disusun Oleh: Ade Wijaya Apipuddin Ghina Gifarina Malawat Hani Nursyifa Ridha Eka Rahayu Riska Amalia AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH PERADILAN ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM. 1. 4 Kesulitan dalam pengkodifikasian kaidah hukum administrasi tersebut, bukan hanya dialami oleh Indonesia saja, tapi hampir setiap negara hukum yang berkarakter recht staat, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. 2012. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. Aras Solong dalam buku Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur. Pengetahuan dapat diakui sebagai ilmu, kalau pengetahuan tersebut sudah mempunyai hukum-hukum, teori-teori, atau prinsip-prinsip yang berlaku universal. 2010. Berpotensi merugikan negara. Kebijakan pejabat administrasi negara tersebut kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara). Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Petunjuk administrasi ini bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan TNI dapat terlaksana dengan baik dan benar. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 13 Januari 2012. Hukum administrasi negara hanya merupakan bagian khusus dari hukum tata negara. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah: a. Hukum Administrasi Negara, PT. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel berjudul Arti, Tujuan, Lingkup, dan Contoh Diskresi yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S. Pelayanan administrasi negara memiliki dasar hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Menurut para ahli Peradilan Administrasi negara (PTUN) adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah mahkamah agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegak hukum dan keadilan. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) 1. 6. Penelitian ini fokus pada pembahasan korelasi antara hukum administrasi dan negara kesejahteraan-demokrasi seperti Indonesia. 5 Kasus Sengketa Tanah Di Indonesia. com Abstrak Di Indonesia, asas legalitas bersandar pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: “Negara Indonesia adalah. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), pasal 26, pasal 28 b ayat (1),. 1 negaranya, walaupun belum. Peraturan; Monografi; Artikel. 9 Tahun 2004. 2. Sanksi Administrasi dalam Rangka Penegakan Hukum Administrasi Negara. HONORARIUM TIM PENGAWASAN DAERAH DAN BIDANG HUKUM 1. H, M. 32 tahun 2004 yang mengatur peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jenis Pelanggaran Penegakan hukum administratif di bidang perlindungan danHUKUM PUBLIK : Aturan hukum yang bertujuan mengatur ketertiban hidup bersama dan kepentingan umum yang bersangkut paut dengan hal itu, yaitu aturan-aturan yang diatur dalam : 1. Aulia Nur Zamzani. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta 15 23. Berpartisipasi dalam penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain perbandingan atau hubungan antara Ilmu Negara dengan ilmu-ilmu lainnya, kajian Ilmu Negara juga bisa masuk pada pembahasan tentang contoh-contoh negara secara konkrit, yang kemudian dianalisis dan dikaji dengan. Akan tetapi, apabila administrasi dikaitkan dengan berbagai bidang dan hal yang lain, seperti organisasi, manajemen, kebijakan, hubungan antar manusia, dan lain. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perbedaan Keputusan dengan Peraturan yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S. Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan HR. Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara keduanya. Di mana pajak sebagai salah satu sumber keuangan utama dari tiap-tiap negara, kini dalam beberapa negara hukum. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. 2 Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia. A. Membantu. hukum pidana, hukum administrasi. Berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa Sumber hukum ialah segala sesutau yang menyebabkan terjadinya hukum dengan segala aturan-aturan hukumnya. Sebelum tahun tersebut, istilah yang dikenal adalah Hukum Tata PemerintahanBidang hukum administratif dikatakan sangat luas karena hukum administratif menurut Black Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengemukakan bahwa, hukum administrasi merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang. 4 Dengan kata lain, upaya administratif merupakan salah satu 2 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm. Pada mulanya Hukum Tata Negara (HTN) dan HAN merupakan satu cabang ilmu . Anak. administrasi negara dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan. Hukum administrasi berkaitan dengan pengambilan. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; b. Administrasi pemerintah dalam kegiatannya berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 50% nilai praktikum, kemudian menjadi nilai mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara secara keseluruhan. B. --> Dalam arti luas, Hukum Administrasi Negara meliputi : Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Administrasi, Hukum Administrasi Pembangunan, Hukum Administrasi Lingkungan. Para ahli melihat semakin pentingnya Hukum Administrasi Negara untuk menjaga tegaknya pilar. UU (Undang- Undang) Nomer 5 pada Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria. Cit, Abdul Latif, hlm 2. 5 Rencana Kerja Tahun 2022. Hukum Administrasi Negara. Hukum administrasi negara adalah bagian dari . Bachsan Mustafa , Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara ,Al umni Bandung,1981 D. Wildan Humaidi. Abad 4 sampai dengan abad 15 (abad pertengahan) Pada masa ini kebanyakan negara terutama di Eropa adalah berbenatuk. Lihat selengkapnyaBerikut pemaparan definisi, sumber, dan subjeknya. 4. Jenis-Jenis Sanksi. 1 Latar Belakang Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yaitu pertama, hukum administrasi umum. Tentang pembagian hukum negara dalam arti kata luas (hukum mengenai negara) dalam dua bagian, yakni bagian yang menjadi hukum negara dalam arti kata sempit (hukum tata negara) dan bagian yang menjadi hukum administrasi negara (E. Kewarganegaraan g. Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas dalam. Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berhubungan dengan Administrasi Negara, hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas dari pejabat administrasi. Jika iya, ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang menyediakan jurusan ini. Jelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini! 5. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), with registered number ISSN 0852-9213 (print), ISSN 2477-4693 (online) is a scientific multidisciplinary journal published by Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, since 1996. Masih bersumber dari artikel yang kami sebutkan sebelumnya, Dian Puji Simatupang, Pakar Hukum Administrasi Negara Hukum Universitas Indonesia menyatakan dugaan penyalahgunaan wewenang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi. Hokum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi. Pelaksanaan administrasi negara dalam memberikan suatu pelayanan tidak dikendalikan dengan. 31/03/2021, 13:49 WIB. Utrecht. 1481. 2. Sengketa Kewenangan dalam Administrasi Pemerintahan: Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Terabaikan oleh A. Hadjon terdiri atas 3 (tiga) fungsi, yaitu : Fungsi Normatif; Fungsi Instrumental; dan. Principle of Proportionality 1. Unsur-unsur tadi tidak begitu nampak seperti dalam hukum pajak ini, dalam lapangan lain dari hukum administratif. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. hukum-administrasi negara/ diakses pada tanggal 15 oktober 2019 pukul 21. Hadjon. Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku Argumentasi Hukum (2009), sebagaimana yang dikutip oleh M. Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur)ternyata secara substantif terdapat cacat. 7. R. 1. Oleh karena itu diharapkan di masa depan pembatasan mengenai tindakan pemerintah dalam hukum administrasi dan dalam hukum perdata dari ini juga diiringi dengan konsistensi kompetensi absolut peradilan umum dan peradilan tun dalam mengadili jenis sengketa. LATAR BELAKANG B. teori Trias Politica John Locke dan Montesquieu pemisahan. Sumber Hukum Materiil Hukum Administrasi Negara Dimaksudkan dengan sumber hukum adalah segala. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertum­pu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Wibisana menjelaskan perbedaan2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 14071101652 PENDAHULUAN A. Hukum administrasi penting untuk mengatur setiap tindak-tanduk aparat pemerintah agar sesuai dengan prinsip. 9 . Prajudi) Institusi/organisasi Pengisian jabatan Pelaksanaan tugas jabatan Pemberian layanan Hal yang diatur dalam HAN (James Hart. Apakah detikers tertarik untuk masuk ke jurusan Ilmu Administrasi Negara?. UU (Undang- Undang) Nomer 5 pada Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria. ], Author: Hadjon. 1 G. 2. f yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan, dalam arti untuk. Sumber hukum tata negara ada dua, yaitu : - Sumber hukum tertulis. KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Kuasa karena atas berkat dan Rachma-Nyalah Diktat ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Hukum administrasi Negara dikenal juga dengan sebutan hukum tata. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Indonesia. 3. 2. Hukum Administrasi Negara adalah hukum untuk mengatur Pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan, sebagian dibuat atau berasal dari Pemerintah, dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan Pemerintah atau untuk memengaruhi terhadap tindakan Pemerintah. , hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Selanjutnya E, Utrecht. Sementara itu dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang. Hukum Adsministrasi Negara secara umum merupakan salah satu tool atau alat bagi implementasi tujuan negara kesejahtraan welfare state, maka pemahaman Hukum Administrasi Neagara menjadi satu hal yang sangat penting untuk dikembangkan dalam kehidupan bernegara. Selain tindak pidana korupsi, di dalam Hukum Administrasi Negara terdapat perkara-perkara yang sering terjadi. b. 1. Han (Hukum Administrasi Negara) BAB I PENDAHULUAN A. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lemb…Buku-buku Hukum Administrasi Negara sudah cukup banyak beredar dalam masyarakat, namun setelah Reformasi Tahun 1998 dan terjadinya peubahan pertama sampai. Hukum Administrasi, misalnya Izin Praktek yang dikeluarkan oleh Depkes yang harus dimiliki oleh setiap dokter praktek, Rumah Sakit, apotik, dll. Berbicara mengenai Hukum Administrasi Negara, berbicara tentang adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga. Sebelumnya, gelar yang digunakan di Indonesia adalah Doktorandus (Drs), Doktoranda (Dra), dan Insinyur (Ir). Kata kunci: hukum administrasi negara,hukum tata negara Abstract - State Administrative Law is the Law regarding the Government / Executive in its position, duties, functions and authority as a. sendiri; 2) Terdapat persoalan yang penting dan segera mendesak. Alasan pembatalan sertifikat hak atas tanah adalah karena adanya cacat hukum administratif, seperti kesalahan perhitungan dan luas tanah, sehingga menyerobot tanah lainnya, tumpang tindih hak atas tanah, kesalahan prosedural, atau perbuatan lain, seperti pemalsuan surat. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sbb : “Tenaga Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan yg diatur dalam UU dapat diambil tindakan administratif berupa: a. 43) berpendapat bahwasannya UU PPLH dan Permen LH 2/2013 keliru dalam memahami. Hukum Administrasi Negara adalah ketentuan mengenai campur tangan dan alat perlengkapan Negara dalam lingkungan swasta. Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2013 Hak Cipta 2013 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Kata Kunci: Instrumen Hukum, Administrasi, Covid-19 Abstract For more than a year, the spread of the Covid-19 virus already swept the world, including Indonesia. Asas Ne Bis Vexari Rule 1. A. Download Free PDF. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan (Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Buku yang Berjudul "Hukum Administrasi Negara", Bab 7 tentang Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum.